LAPISNEWS. COM, -MAMUJU – Penerimaan Akpol dan Bintara di Polda Sulawesi Barat mendapat sorotan tajam dari HMI MPO Cabang Mamuju, bahkan akan melayangkan surat melalui PB HMI untuk merekomendasikan pelaporan ke propam mabes polri dan menjadi bahan diskusi di komisi lll DPR RI.
Menurut Dahril selaku ketua HMI MPO Cabang Mamuju, Polda Sul-Bar gagal mewujudkan cita cita reformasi Polri, Kapolda Sulbar gagal menjalankan amanah dari Kapolri menjadi Kapolda Sulbar. Dibuktikan Polda Sulbar kembali diwarnai dengan adanya dugaan kecurangan dan titip-menitip calon peserta yang tidak berdomisili di Sulawesi Barat, bahkan anak anak Jendral dan Kombes, dari luar Sulawasi Barat.
Dahril menjelaskan bahwa Seleksi penerimaan Akpol dan Bintara tersebut saat ini masih sedang berlangsung dan belum ada penentuan kelulusan peserta, namun sudah ada beberapa permasalahan yang muncul ditengah-tengah seleksi penerimaan tersebut.
Salah satu permasalah yaitu adanya beberapa peserta yang diduga protes akibat pengurangan nilai/point saat test, namun setelah di protes yang dilakukan oleh peserta yang disinyalir anak seorang pentinggi Polri akhirnya nilainya dikembalikan, Berarti ada yang salah dalam mekanisme dan prosesnya.
Persoalan kedua pihak SDM Polda Sulbar dan Kapolda Sulbar melakukan pembiaran dalam penunjukan panitia seleksi, diduga panitia dalam seleksi penerimaan Akpol di Polda Sulbar tidak berkompeten tidak memiliki sertifikat
Masalah ketiga mayoritas peserta dalam penerimaan Akpol Polda Sulbar anak petinggi Polri yang tidak berdomisili di Sulbar namun di upayakan dengan segala cara agar lulus administrasi.
Dengan adanya dugaan diatas ini menunjukkan bahwa sistem titip-menitip dalam proses penerimaan Akpol khususnya di Polda Sulbar masih saja terjadi, sehingga membuat Putra-Putri daerah Sulawesi Barat yang tidak memiliki jaringan atau bekingan yang hanya bermodalkan ingin mengabdi untuk Negara akhirnya gagal menjadi Akpol karena bersaing dengan peserta yang diduga menjadi titipan para elit, dan anak Jendral dan Kombes. Tegas Dahril.
Dahril selaku Ketua Umum HMI Mamuju sangat menyayangkan apabila pola-pola seperti ini terus dilakukan oleh oknum oknum, hal ini mencederai program afirmasi daerah 3T yang sejatinya dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri asli daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan, fasilitas, dan pembinaan dibanding wilayah perkotaan. Namun apabila jalur tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi dan nepotisme, maka tujuan mulia afirmasi tersebut kehilangan makna.
Selain itu juga melanggar poin yang sudah disepakati dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dimana ada 30 poin persoalan dan salah satu poin yang disepakati adalah bahwa rekrutmen Polri besok tidak boleh ada lagi titip-titipan, kata Mahfud saat diwawancarai media Suara.com di UGM kamis, (15/1/2026).
Apabila dugaan ini benar maka Kapolda Sulawesi Barat dalam hal ini Deryan Jayamarta, telah kecolongan dalam kasus tersebut, olehnya itu kami meminta kepada Kapolri dalam hal ini Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. untuk mengusut tuntas dugaan kasus kecurangan dan titip-menitip calon peserta penerimaan Akpol dan Bintara di Polda Sulbar.
Kami akan bersurat secara resmi ke PB HMI untuk diteruskan kepada Propam Mabes Polri dan membawa ke Komisi lll DPR RI menjadi bahan diskursus berdasarkan data dan hasil advokasi kami. Tutup Dahril.
Komentar