Lapisnews.com, Mamuju Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, kembali menorehkan capaian membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, daerah tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian itu menempatkan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu dari enam kabupaten di Sulawesi Barat yang memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut bukanlah hal mudah, melainkan hasil dari konsistensi dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah, Mamuju Tengah kembali mampu mempertahankan opini WTP yang ke-11 secara berturut-turut. Ini tentu bukan pekerjaan yang ringan,” kata Arsal, kepada laman ini, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja ekstra seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan tata kelola dan pelaporan keuangan berjalan sesuai aturan.
Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran OPD yang dinilai bekerja aktif dan maksimal sehingga opini WTP kembali berhasil dipertahankan tahun ini.
“Seluruh OPD bekerja ekstra dan aktif sehingga capaian ini bisa kita pertahankan bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bupati Arsal juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat yang telah melakukan proses audit secara independen, objektif, dan proporsional.
Menurut dia, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini ini menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah pada masa-masa yang akan datang,” katanya.
Meski kembali meraih predikat tertinggi dalam audit keuangan, Pemkab Mamuju Tengah tidak menutup mata terhadap sejumlah catatan yang masih ditemukan BPK, terutama terkait kesalahan administrasi.
Arsal memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
“Ada beberapa temuan administrasi yang menjadi perhatian dan tentu akan kami tindak lanjuti seluruhnya sesuai rekomendasi BPK,” tegasnya.
Pemkab Mamuju Tengah, lanjut Arsal, juga akan memperkuat sistem pengendalian internal agar berbagai kelemahan yang ditemukan tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Ia meminta seluruh OPD menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan tata kelola anggaran daerah.
“Seluruh OPD harus melihat di mana letak persoalan tahun lalu agar tidak kembali terulang di masa mendatang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Arsal turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keterbukaan pengelolaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“APBD harus transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik,” katanya.
Ia menilai, opini WTP tetap menjadi capaian penting bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia karena tidak semua daerah mampu mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang dinilai baik oleh BPK.
“Hampir semua daerah menginginkan opini WTP, tetapi tidak semuanya mampu mendapatkan itu,” tutupnya.***
Komentar