LAPISNEWS.COM,-Jakarta – Anggota Komisi IV DRP RI dari Fraksi PDIP, Agus Ambo Djiwa, menyampaikan aspirasi para petani kelapa sawit skala kecil yang menggarap lahan 2-3 hektare kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Aspirasi tersebut terkait kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini hingga peningkatan kesejahteraan para petani tersebut.
Agus Ambo Djiwa menyampaikan aspirasi itu saat berlangsung rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan jajarannya pada Selasa (1/9/2026) di ruang rapat Komisi IV DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda rapat kerja adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi, dan didampingi seluruh wakil ketua komisi IV.
Mentan Andi Amran Sulaiman hadir langsung bersama sejumlah pejabat eselon I dan eselon II lingkup Kementan.
Secara umum, Agus Ambo Djiwa memberikan apresiasi atas kinerja mentan selama ini, khususnya dalam menghadapi musim kemarau saat ini. Berbagai persoalan di sektor pertanian selama musim kemarau bisa diatasi dengan baik.
Ia juga pada prinsipnya dapat memahami kebutuhan anggaran di Kementan untuk bisa merealisasikan program-program strategis tahun 2027. Khususnya untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.
“Atas kinerja Pak Menteri dalam menghadapi berbagai persoalan selama musim kemarau panjang kami berikan apresiasi setinggi-tingginya. Namun, kami juga ingin menyampaikan aspirasi dari petani sawit skala kecil yakni yang menggarap lahan di bawah 2-3 hektare, bukan petani industri,” kata mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini.
Menurut Agus, salah satu persoalan yang dihadapi oleh para petani sawit skali kecil tersebut adalah kesulitan mendapatkan pupuk akibat kelangkaan pupuk. Makanya, mereka terpaksa menggunakan pupuk untuk padi yang pada dasarnya kurang cocok untuk tanaman sawit.
“Sawit memberikan pemasukan devisa terbesar di negara kita. Tahun lalu, dana yang dikelola badan pengelola sawit sebesar Rp42 triliun. Tahun 2026 lebih besar lagi mencapai 68,3 triliun. Makanya, petani sawit skali kecil itu mengharapkan bisa mendapat subsidi pupuk. Semoga hal ini bisa terwujud,” jelas Ketua DPD PDIP Sulbar ini.
Ia menambahkan, selama ini dana dari hasil sawit kebanyakan tidak masuk ke Kementan, malah ada yang masuk ke Kementerian ESDM untuk keperluan biodiesel. Makanya, perlu ada upaya untuk mendorong agar dana dari sawit tersebut bisa masuk dan dimanfaatkan di Kementan.
“Dana itu kebanyakan masuk ke Kementerian ESDM untuk biodiesel dan lain sebagainya. Makanya, perlu didorong masuk ke Kementan. Karena banyak juga penelitian-penelitian bidang pertanian bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana itu,” jelas Agus.
Ia pun berharap, dengan adanya dukungan kebijakan terhadap para petani sawit bisa semakin memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia.
Komentar