Lapisnews.com, Mateng – Ditengah turunnya fiskal daerah tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, memastikan gaji seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baik penuh waktu maupun paruh waktu akan tetap dibayarkan penuh sepanjang tahun.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Mateng, Arsal Aras, saat menyerahkan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 ke DPRD Mateng pada Senin malam, 24 November 2025.
Bupati Arsal tidak menutupi kondisi keuangan daerah yang disebutnya turun drastis. Namun di balik tekanan fiskal tersebut, ia memilih untuk menempatkan kesejahteraan P3K sebagai prioritas tertinggi.
“Memang kondisi keuangan kita berat, tapi mereka para P3K sudah mengabdi bertahun-tahun. Ini bukan hanya soal anggaran, ini soal kemanusiaan,” ujarnya.
Menurutnya, Mateng menjadi satu dari dua kabupaten di Sulawesi Barat yang tetap membayarkan gaji P3K secara penuh pada tahun anggaran depan.
“Setahu saya, hanya Mateng dan Pasangkayu yang membayar full. Daerah lain ada yang hanya sanggup enam bulan. Bahkan itu terjadi bukan hanya di Sulbar, tapi di beberapa daerah di Indonesia,” jelasnya.
Arsal menyampaikan kebijakan ini membuat pemerintah daerah harus mengorbankan beberapa program, termasuk pembangunan infrastruktur.
“Tidak apa-apa kalau tahun depan kita tidak membangun infrastruktur dulu. Yang paling penting, hak Pegawai P3K kita terpenuhi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam RAPBD 2026, beban belanja gaji P3K memang cukup besar. P3K penuh waktu membutuhkan anggaran lebih dari Rp71 miliar, sedangkan P3K paruh waktu sekitar Rp18 miliar. Totalnya mendekati Rp90 miliar, di saat yang sama transfer dana dari pusat mengalami penurunan.
“Belanja pegawai kita besar, sementara dana transfer menurun. Tapi kewajiban tetap harus kita penuhi,” kata Arsal.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Bupati Arsal berkomitmen bahwa pemerintah daerah akan menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan membuka ruang kritik dari berbagai pihak.
“Kami selalu terbuka. Silakan kritik, beri masukan, baik dari DPRD maupun masyarakat. Pengelolaan keuangan harus transparan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kreativitas dan inovasi agar kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Ke depan, saya ingin OPD punya inovasi yang kuat. Kondisi keuangan kita menuntut kita untuk kreatif,” pungkasnya.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras saat menyampaikan Rincian RAPBD tahun 2026 di ruang paripurna DPRD Mamuju Tengah
Komentar