Lapisnews.com, Mateng – Pembangunan Bendungan Budong-budong di Desa Salulebo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat, kembali menuai sorotan. Sejumlah warga yang lahannya terdampak proyek strategis nasional (PSN) ini mengeluhkan lambannya proses pembayaran ganti rugi yang sudah memasuki tahun ketiga.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Mateng, Umar H, tegaskan komitmennya untuk mengawal penuh hak-hak masyarakat. Legislator dari Fraksi PKB ini bahkan turun langsung meninjau lokasi pembangunan bendungan, Selasa, 26 Agustus 2025.
“Kami akan terus update informasi ke warga, sampai mereka benar-benar menerima haknya. Jangan ada yang merasa ditinggalkan,” tegasnya
Menurut Umar, pembebasan lahan tahap ketiga saat ini berdampak pada sekitar 30 kepala keluarga dengan total luas lahan mencapai 63 hektare. Namun, proses pembayaran yang lambat membuat keresahan warga semakin meningkat.
“Sejak tahap pertama hingga sekarang, masalahnya selalu sama, yaitu pembayarannya lambat,” ujarnya.
Umar menyebut, ada warga yang sudah rela rumahnya dibongkar dengan janji ganti rugi segera diberikan. Namun faktanya, hingga kini masih ada yang belum menerima pembayaran.
“Di tahap kedua saja, masih ada sekitar tujuh hektare lahan milik 12 warga yang belum terbayar. Ini jelas menimbulkan kekecewaan,” bebernya.
Ia menilai, pihak pelaksana PSN terkesan terlena dengan sikap sabar masyarakat. Padahal, warga sudah banyak berkorban demi kelancaran pembangunan.
“Kalau dibiarkan terus, bisa saja kesabaran masyarakat habis. Apalagi mereka sudah menunggu bertahun-tahun,” kata Umar.
Untuk itu, politisi asal dapil Topoyo-Tobadak ini berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat. Caranya dengan intens berkomunikasi, menampung setiap keluhan, lalu menyampaikannya langsung kepada pihak pelaksana PSN maupun instansi terkait.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan kawal ketat harapan masyarakat sampai pembayaran ganti rugi benar-benar tuntas,” tegasnya.
Bendungan Budong-budong sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digadang-gadang bakal menjadi penopang ketahanan pangan di Mateng. Bendungan ini diharapkan mampu mengairi ribuan hektare sawah sekaligus menjadi sumber air baku masyarakat. Namun, lambannya pembayaran ganti rugi berpotensi menghambat kepercayaan warga terhadap proyek besar tersebut.
Salah seorang warga di Desa Salulebo, Fripus, kini berharap pemerintah dan pihak pelaksana segera menepati janji.
“Kami hanya minta hak kami dibayar. Jangan sampai pembangunan jalan, tapi masyarakat dikorbankan,” katanya.***
Komentar