LAPISNEWS.COM,-Badung – Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi IV DPR RI untuk melihat secara langsung pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk perikanan nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, yang memimpin rombongan menyatakan bahwa potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi harus mampu diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai kebutuhan konsumen.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Agus Ambo Djiwa, menyatakan bahwa secara umum komisi IV mendorong percepatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak berhenti pada penjualan bahan mentah.
Menurutnya, komoditas perikanan perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, termasuk produk siap masak atau Ready to Cook (RTC) dan siap santap atau Ready to Eat (RTE).
“Pengembangan produk olahan perikanan harus tetap mengedepankan potensi daerah dan kearifan lokal. Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Agus.
Karena, menurutnya, hal ini dapat menjadi modal penting untuk menciptakan beragam produk pangan berkualitas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar modern dan pasar ekspor.
Namun, percepatan hilirisasi harus dibarengi dengan penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Karena itu, pengawasan terhadap proses produksi, pengolahan, pengemasan hingga distribusi menjadi bagian penting agar produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar yang dipersyaratkan serta mampu memberikan jaminan kepada konsumen.
Selain mutu, keberlanjutan rantai dingin (cold chain) juga menjadi perhatian dalam pengembangan industri perikanan. Sistem rantai dingin yang berjalan secara konsisten diperlukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk sejak dari sentra produksi hingga sampai ke konsumen.
“Penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung di sepanjang rantai pasok dinilai dapat membantu mengurangi potensi kerusakan dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan,” kata mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini.
Komisi IV juga mendorong adanya dukungan fasilitas dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan.
“Dengan dukungan teknologi pengolahan, pengemasan, sertifikasi, standardisasi serta akses pasar, produk-produk lokal diharapkan mampu naik kelas dan menembus pasar modern maupun pasar ekspor,” jelasnya.
Agus Ambo Djiwa menegaskan bahwa hilirisasi perikanan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah sentra produksi.
Pengembangan produk Ready to Cook dan Ready to Eat juga diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan berkualitas, termasuk mendukung pasokan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menciptakan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Komentar