LAPISNEWS.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kamis (13/8/2026) di Ruang Rapat Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Langkah tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan sektor ekonomi daerah. Pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya melalui upaya memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan pasokan pangan tersedia secara berkelanjutan.
Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui perwakilannya, Habibi Husain, dan Asrul, turut mengikuti rapat teknis tersebut. Kehadiran Dinas Pangan menjadi bagian penting dalam pembahasan TPID, mengingat ketersediaan pangan dan stabilitas harga komoditas pangan merupakan salah satu faktor strategis dalam pengendalian inflasi di daerah.
Rapat teknis tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan perkembangan inflasi dan kondisi pangan di Sulawesi Barat. Salah satu agenda utama adalah advokasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan inflasi Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi dan dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pengendalian inflasi ke depan.
Selain itu, peserta rapat membahas pengembangan SAPEDA 2.0 sebagai sistem pendukung pengendalian inflasi daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat penyediaan informasi dan pemantauan kondisi harga serta berbagai indikator yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi sebagai bahan dalam mengambil kebijakan secara lebih tepat dan terukur.
Agenda lainnya adalah tindak lanjut Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat jaringan distribusi dan menjamin ketersediaan komoditas pangan, terutama ketika terjadi perubahan produksi maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dibahas tindak lanjut hasil kunjungan dan koordinasi terkait ketersediaan minyak goreng di PT Tanjung Sarana Lestari (TSL) Pasangkayu. Ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian karena komoditas tersebut termasuk kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan harga dan daya beli.
Pembahasan mengenai kondisi pasokan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis tetap terjaga. Pemerintah daerah melalui TPID terus mendorong koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, serta instansi teknis agar berbagai potensi gangguan pasokan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Ketersediaan pasokan pangan memiliki hubungan erat dengan stabilitas harga di tingkat konsumen. Ketika pasokan berjalan lancar dan distribusi dapat dilakukan secara optimal, tekanan terhadap kenaikan harga dapat diminimalkan. Karena itu, pemantauan kondisi pangan secara berkala menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi daerah.
Rapat teknis juga membahas evaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan TPID sepanjang Tahun 2026. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat.
Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga pangan. Data serta informasi mengenai kondisi pangan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum TPID, Dinas Pangan juga terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Sinergi dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, BPS, serta perangkat daerah dan pihak terkait lainnya diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi kenaikan harga, tetapi membutuhkan langkah antisipatif melalui pemantauan produksi, distribusi, ketersediaan stok, hingga perkembangan harga komoditas pangan.
“Dengan demikian, pemerintah dapat merespons berbagai potensi tekanan inflasi secara lebih cepat dan tepat,” kata Suyuti.
Rapat teknis TPID juga menjadi wadah untuk menyatukan informasi dari berbagai sektor sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut. Setiap perkembangan yang berpotensi memengaruhi harga dan pasokan pangan dapat dibahas bersama sehingga langkah penanganannya dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Melalui kerja sama antardaerah, penguatan sistem informasi seperti SAPEDA 2.0, pemantauan harga dan pasokan, serta evaluasi program TPID, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih responsif. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Ke depan, sinergi antara TPID, perangkat daerah, dunia usaha, dan pemerintah daerah di wilayah lain akan terus diperkuat. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi komoditas berjalan lancar, ketersediaan pangan tetap terjaga, dan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Dengan pelaksanaan rapat teknis ini, TPID Sulawesi Barat menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat pengendalian inflasi secara terencana dan berkelanjutan. Stabilitas harga dan ketersediaan pangan diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Komentar