LAPISNEWS.COM,-Sleman – Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Jumat (10/7/2026) hari ini.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Alex Indra Lukman.
Rombongan disambut oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Tutut Heri Wibowo, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Penyambutan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus melindungi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa aspek keselamatan warga merupakan konstitusi tertinggi yang tidak dapat dikompromikan.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Agus Ambo Djiwa, mengemukakan, Penegakan aturan di kawasan konservasi harus mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana maupun yang menggantungkan kehidupan pada kawasan sekitar TNGM.
“Kehadiran Komisi IV menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pengelolaan kawasan konservasi agar tetap sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional,” jelasnya.
Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini mengemukakan, melalui kunjungan spesifik ini, Komisi IV berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Balai Taman Nasional Gunung Merapi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Dengan kolaborasi tersebut, kawasan TNGM diharapkan tetap terjaga kelestariannya, aktivitas ilegal dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus kesempatan ekonomi yang berkelanjutan,” harap Agus.
Sementara, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan TNGM harus dilakukan secara tegas.
Namun demikian, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penyediaan solusi ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan penegakan hukum semata tanpa menghadirkan alternatif mata pencaharian berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
Menanggapi maraknya fenomena pendakian ilegal menuju puncak Gunung Merapi, Alex menyatakan aspek keselamatan adalah hal utama yang tidak bisa ditawar.
“Meskipun ada yang mempertanyakan pasalnya, ketika kita berbicara mengenai keselamatan jiwa rakyat, itu sudah merupakan pasal konstitusi yang paling tinggi,” kata politisi PDIP ini.
Pada kesempatan ini, Kepala Balai TNGM, Tutut Heri Wibowo, memaparkan bahwa pihaknya saat ini tengah berjuang menghadapi sejumlah tantangan krusial yang memerlukan penanganan lintas sektor secara intensif. Tantangan yang dihadapi cukup kompleks.
“Mulai dari eskalasi konflik satwa-manusia sejak 2018, maraknya penambangan ilegal material vulkanik, hingga lonjakan pendakian serta open trip komersial tanpa izin yang marak sejak 2025,” jelasnya.
Di sisi lain, menurut Tutut, efisiensi pengelolaan daya tarik wisata alam di kawasan TNGM juga masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan SDM. Yang mana pengamanan objek wisata akhir pekan saat ini masih mengandalkan sistem piket ASN berbantuan Tenaga Harian Lepas (THL).
Balai TNGM juga menyoroti potensi pemanfaatan lingkungan seperti bioprospeksi yang belum berjalan optimal akibat belum adanya regulasi tata niaga, pemasaran, dan hilirisasi produk yang jelas.
Sedangkan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, berharap langkah ini sebagai momentum penguatan sinergi.
Menurutnya, kolaborasi Pemkab Sleman dengan TNGM dan masyarakat telah berupaya melakukan penataan ekowisata, mitigasi bencana terpadu, penanaman pohon untuk konservasi sumber air, pengembangan kawasan wisata berbasis Geopark hingga penyediaan edukasi melalui Museum Gunungapi Merapi.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap akan ada masukan positif bagi kami dalam rangka menjaga kelestarian alam di TNGM ini,” katanya.
Komentar