LAPISNEWS.COM,-Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya dalam mencarikan solusi kisruh pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang terjadi belakangan ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Alfaiz Muhammad, menyampikan bahwa banyak tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kesehatan, telah bekerja puluhan tahun tanpa kejelasan status. Oleh karena itu, DPRD merasa berkewajiban untuk mendorong agar mereka diberi ruang.
“Teman-teman kita, ibu-ibu Nakes dan kemudian bapak-ibu yang ada di guru, semuanya, segala macamnya itu kita sangat menghormati full, penghormatan saya kepada mereka semua yang pengabdiannya sudah lama. Itu menunjukkan kepada kami bahwa, berikanlah ruang kepada teman-teman kita ini, masyarakat kita yang kemudian mengabdi selama 20 tahun lebih untuk diberikan ruang khusus untuk diangkat menjadi paruh waktu,” ucap Alfaiz kepada Media, Rabu, 17 September 2025.
Alfaiz, menambahkan meskipun pengangkatan PPPK diatur oleh pemerintah pusat, daerah tetap memiliki ruang kebijakan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Bagaimana kita meramu, menginovasi pembentar daerah untuk mengangkat PPPK ini, walaupun memang sudah ada aturan bahwa harus ada ketentuannya, tapi bagaimana lah pemerintah daerah yang tahu kan daerah sendiri, bukan pusat. Pusat hanya menurunkan aturan, tapi aturan ini kemudian membatasi kita, tapi bagaimana caranya teman-teman yang terbatasi ini kita rangkul,” ungkapnya
Alfaiz menegaskan bahwa pihaknya telah meminta agar tenaga honorer yang belum terdata di sistem pusat BKN segera didata dan segera diusulkan.
“Teman-teman yang tidak terakomodir di paruh waktu, yang terdata di database, saya minta untuk didata kemudian bisa diusulkan kepusat,” harap Alfaiz Muhammad.
Penulis: R
Komentar