LAPISNEWS.COM,-MAMUJU – Komisi I DPRD Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mamuju pada Selasa, 12 Agustus 2025. Rapat tersebut membahas rencana pelantikan dan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Dalam rapat yang berlangsung di gedung DPRD Mamuju ini, Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto, mengungkapkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya Dinas PMD. Salah satunya adalah perlunya identifikasi dan pendataan terkait kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada November 2023 hingga Januari 2024.
Sugianto juga menekankan pentingnya memastikan kepala desa yang memenuhi syarat untuk dilantik kembali atau diperpanjang masa jabatannya. “Dari 38 desa di Mamuju, sementara ini mungkin hanya 32 desa yang diproses untuk pelantikan dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sedangkan enam desa lainnya perlu diverifikasi lebih lanjut sembari menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri,” ungkapnya.
Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan, alasan untuk verifikasi lebih lanjut terhadap enam desa tersebut, di antaranya terkait kepala desa yang sudah meninggal dunia atau mengundurkan diri. “Ada juga kepala desa yang mengaku sudah tidak sanggup menjalankan amanah,” tambah Sugianto.
Sugianto mengutip Surat Edaran (SE) Kemendagri No: 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025, yang menyatakan bahwa Pemkab Mamuju diminta untuk segera melantik kepala desa paling lambat pada pekan ke-4 Agustus 2025. Selain itu, untuk kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Maret 2026, Pemkab Mamuju diharapkan sudah mempersiapkan pengisian antar waktu masa jabatan tersebut sejak dini.
“Dengan tetap mengikuti regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat,” tutup Sugianto. (**)
Komentar