oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Berhasil Turunkan Angka Anak tidak Sekolah Hingga 15.000

-Pendidikan-4.108 views

LAPISNEWS.COM,-MAMUJU – Dari data 48.105 anak tidak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar telah berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah
Di Sulawesi Barat sekitar 15.000 anak, data ini sesuai data yang dirilis oleh BKKBN.

Dengan berbagai upaya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Dinas Dr.H. Mithhar, S.Pd..M.Pd. telah berhasil menurunkan sebanyak 15 ribu anak TDK sekolah dari angka yang mencapai 48 105 rilis data dari BKKBN

Ia mengatakan, kami pun mengambil langka sigap dengan membangun komunikasi diberbagai lini disektor pendidikan. Salah satunya ke Pengelola Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga kabupaten Majene pada Sabtu 14 Oktober 2023.

Dan yang sebelumnya membangun komunikasi dengan Rektor Unsulbar untuk bekerja sama menangani ATS.

Dihadapan peserta Latihan Diklat Kepemimpinan pada santri santriwati baru, Mithhar, memberikan pembekalan sekaligus memberikan pemahaman tentang Anak Tidak Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat.

Dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah wajib memberikan layanan Pendidikan pada anak umur 6 s.d. 18 tahun.

Artinya apa bahwa bila ada anak tidak sekolah di negeri ini, pemerintah wajib hadir memberikan layanan Pendidikan, baik itu Pendidikan Formal (Sekolah/Madrasah) maupun Non Formal (PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / Tempat Diklat/Kursus). Itulah sebabnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang diberikan tanggung jawab masalah penanganan ATS, tiada henti untuk bergerak melakukan upaya dalam mempercepat penyelesaian masalah ATS.

Disampaikan pula bahwa hal ini sebagai bentuk komunikasi dan menyepakati untuk bergerak bersama dalam menyelesaikan masalah ATS, dengan itu kami sangat berterima kasih karena pihak Pengelola Pesantren yang diwakili oleh Ustadz Nur Salim Ismail, S.ThI. MH. yang langsung menyambut baik, karena kami sangat paham bahwa pondok pesantren itu sangat militan dalam menangani sesuatu, ujarnya.

Sementara itu, Nur Salim Ismail, memandang bahwa masalah ini harus kita bersamai, apalagi masalah ini berhubungan dengan masa depan.(Ani/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed