oleh

Hearing Dialog Tahap Keempat Anggota DPRD Sulbar Bertemakan “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pengawasan Publik

LAPISNEWS.COM,-MATENG – Anggota DPRD Provinsi Sulbar Asal Pemilihan Mamuju Tengah H. Taufiq Agus,SH saat reses bahwa Membangun Komunikasi yang intensif dengan semua komponen masyarakat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Taufiq jelaskan Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu sarana untuk mendengarkan saran, pendapat dan masukan terkait dengan program dan pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan rumusan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya perwujudan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tema yang kami usung dalam kegiatan Hearing Dialog Tahap Keempat (IV) ini bertemakan “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pengawasan Publik,

Pelaksanaan Kegiatan Hearing Dialog dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 september 2023 dan Adapun titik utama pertemuan dilaksanakan di Desa Tinali Kecamatan Budong-budong yang dilaksanakan pada Minggu 3 September 2023 pukul 14.00 Wita sampai dengan selesai.

Peserta terdiri dari unsur Perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Kepala Desa Tinali) dan dari Unsur Kelompok Masyarakat yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, perwakialn petani/nelayan, perwakilan UMKM dan masyarakat secara umum.

Pada sesi ini terdapat beberapa pertanyaan dan masukan masyarakat sebagai berikut :
Apa yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan bagaimana peran pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata ?

Bagaimana keterkaitan antara peran DPRD dan kebijakan pemerintah daerah dalam proses Pembangunan ?
Sejauhmana perencanaan dan program pemerintah terkait pelayanan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat ?

Bagaimana Upaya pemerintah terkait pemberdayaan Masyarakat terhadap potensi yang ada khususnya pada sektor Keolahragaan, kepemudaan dan sektor Ekonomi kerakyatan ?

Sejauhmana peran dan pengawasan DPRD terhadap proses pelaksanaan Pembangunan pada sektor Infrastruktur ?

Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah apabila nantinya terdapat program yang telah disampaikan oleh masyarakat namun kenyataanya tidak berkesesuaian dengan usulan dan kebutuhan Masyarakat ?

Bagaimana peran DPRD dalam memberikan pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak sesuai ekspektasi dan harapan masyarakat misalnya bantuan Sosial kemasyarakatan.

Masyarakat mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap Infrastruktur pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Dokumentasi masyarakat yang mengajukan pertanyaan dan pandangan sebagai berikut

Manjawab Aspirasi Masyarakat Taufiq mengatakan, Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami selaku Anggota DPRD tidak akan lepas dari pemantauan dan pengawasan. Masukan dan saran masyarakat tersebut merupakan harapan besar yang disampaikan oleh masyarakat bahkan aspirasi tersebut juga telah banyak disampaikan dibeberapa tempat lainnya hal ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat hampir sama dari waktu kewaktu sehingga selaku Anggota DPRD perwakilan Mamuju Tengah tidak akan pernah merasa jenuh dengan keluhan-keluhan masyarakat meskipun telah banyak aspirasi yang kami teruskan dan perjuangkan dan bahkan telah terealisasi namun hal tersebut belumlah cukup.

Ia tambahkan, dalam mengakomodir seluruh keinginan masyarakat, selain keterbatasan ruang dan kesempatan juga adanya keterbatasan anggaran.

Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu penghalang bagi kami yang akan terus memperjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat. Oleh karenanya, pada pertemuan tersebut senantiasa kami menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

terkait bagaimana keikutsertaan dan kontribusinya terhadap pembangunan begitupula dalam forum-forum tertentu kami juga senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah terkait peningkatan peran yang dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan untuk senantiasa berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

secara umum dengan berlandas pada ketentuan perundangan yang berlaku. Point pentingnya adalah Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat pada berbagai aspek yang ada merupakan kunci kesuksesan.(H/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed