LAPISNEWS.COM, MAMUJU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lullulangi, didampingi Wakil Ketua Komisi III, Fredi Boy. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi monitoring DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai target, ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR Sulbar dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Muhammad Ridwan Alimulk memaparkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026, termasuk capaian kinerja hingga saat ini serta langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan untuk memastikan seluruh target dapat dicapai sampai akhir tahun anggaran.
Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada realisasi anggaran, tetapi juga pada realisasi fisik, pencapaian output dan outcome, kendala pelaksanaan, serta strategi penyelesaian pekerjaan. DPRD mendorong agar setiap program PUPR dapat dilaksanakan secara lebih efektif, tepat sasaran, tertib administrasi, dan tetap memperhatikan kualitas hasil pekerjaan.
Dinas PUPR Sulbar menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil monitoring melalui penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan pekerjaan yang masih berjalan, serta koordinasi lintas bidang dan perangkat daerah. Langkah tersebut penting agar pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi aspek penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat.
Monitoring dan evaluasi bersama DPRD juga menjadi momentum bagi PUPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pelaksanaan program 2026 sekaligus memastikan kesiapan penyelesaian kegiatan hingga akhir tahun. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan, serta mendukung peningkatan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Monitoring seperti ini menjadi ruang evaluasi bersama. Yang kita pastikan bukan hanya bagaimana anggaran terserap, tetapi bagaimana setiap rupiah APBD menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian poin penting yang mengemuka dalam rapat tersebut.
Komentar