LAPISNEWS.COM,-Mamuju – DPRD Mamuju menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju yang baru mencapai 38,86 persen hingga pertengahan Agustus 2024. Angka ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Mamuju pada Rabu (20/8/2025).
Anggota DPRD Mamuju, Ramliati S Maleo, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran di Disdikpora disebabkan oleh masalah mendasar pada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas tersebut. Menurut Ramliati, meskipun anggaran Disdikpora terbilang besar, yaitu sekitar 20 persen dari total APBD, namun mereka tidak memiliki tenaga kerja Pokja (Kelompok Kerja) sendiri. Sebagai solusinya, Disdikpora terpaksa meminjam tenaga dari dinas lain.
“Disdikpora ini anggarannya besar, 20 persen dari APBD. Tapi mirisnya mereka tidak punya tenaga Pokja sendiri, masih pinjam dari dinas lain. Ini harus dievaluasi,” tegas Ramliati dalam rapat tersebut.
Senada dengan itu, anggota DPRD lainnya, Yuslifar Yunus Jafar, juga mengkritik rendahnya serapan anggaran tersebut. Menurutnya, masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terulang pada tahun 2024. Ia bahkan mengancam akan merekomendasikan evaluasi terhadap Disdikpora Mamuju kepada Bupati jika masalah ini terus berlanjut.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di tahun 2024. Kalau ini terus terjadi, saya akan merekomendasikan ke Bupati agar Disdikpora dievaluasi,” kata Yuslifar dengan tegas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Disdikpora Mamuju, Haedar Harun, memberikan penjelasan mengenai keterlambatan realisasi anggaran. Ia menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah penyesuaian program terkait perubahan kurikulum, termasuk penerapan kurikulum Merdeka yang di dalamnya mencakup pengenalan coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
“Ini bukan semata-mata fisik yang jadi acuan. Ada peralihan kurikulum Merdeka, termasuk penerapan coding dengan artificial intelligence, sehingga kegiatan juga ikut berubah,” ujar Haedar.
Haedar juga menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan dokumen dari pejabat pengadaan. Ia menargetkan proses tersebut akan selesai pada 29 Agustus mendatang, dengan entry poin mulai 2 September. Setelah itu, ia berjanji kegiatan akan segera berjalan.
Pihak DPRD Mamuju berharap masalah serapan anggaran ini dapat segera teratasi, agar program-program pendidikan di Mamuju dapat berjalan efektif dan sesuai rencana tanpa hambatan lebih lanjut.
Komentar