Lapisnews.com, Mateng – DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, resmi menerima dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Mateng. Dokumen tersebut diserahkan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Mateng, pada Senin malam, 24 November 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mateng, Hamka, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Sulmi. Bupati Mateng, Arsal Aras, menyerahkan langsung dokumen RAPBD kepada pimpinan dewan.
Wakil Ketua DPRD Mateng, Hamka menegaskan pembahasan RAPBD 2026 tidak akan dilakukan secara biasa-biasa saja. Pihaknya memastikan akan menelaah secara detail seluruh komponen anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan kepada masyarakat.
“Kita ingin pembahasan yang tepat waktu, disiplin, dan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia turut mengingatkan agar komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah tetap terbangun secara konstruktif.
“Kolaborasi itu penting. Kita ingin program yang benar-benar berdampak, terutama layanan dasar, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan desa,” ujarnya.
RAPBD 2026 disebut menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah penurunan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang turut memengaruhi kondisi fiskal Mateng.
Pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp 530,03 miliar, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 69,02 miliar atau 13,02%, Pendapatan Transfer Rp 457,54 miliar atau 86,32%, dan Lain-lain Pendapatan Sah Rp 3,46 miliar atau 0,65%.
Sementara itu, Bupati Mateng, Arsal Aras tidak menutupi kondisi tersebut. Ia mengakui bahwa pendapatan daerah turun drastis akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat hingga Rp 103,04 miliar.
“Ini tantangan besar. Tapi dengan perencanaan yang tepat sasaran, kita optimis tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah harus lebih selektif.
“APBD harus memacu ekonomi daerah dan tetap berpihak pada kesejahteraan warga. Kami butuh DPRD untuk memperkuat kolaborasi agar RAPBD ini bisa rampung secara efektif,” tuturnya.
Total belanja daerah dalam RAPBD tahun 2026 direncanakan mencapai Rp 536,03 miliar, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 426,89 miliar atau 79,54%, Belanja Modal sebesar Rp 27,56 miliar atau 5,14%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 1,5 miliar atau 0,28%, dan Belanja Transfer sebesar Rp 80,06 miliar atau 14,94%.
Sementara itu, pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 6 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.***
Komentar