Lapisnews.com, Mateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, merespons positif aspirasi yang disampaikan Organisasi Titik Merah dalam aksi unjuk rasa di halaman Sekertariat DPRD Mateng, Jumat, 7 November 2025.
Aksi tersebut menyoroti tiga persoalan utama, yakni Surat Keputusan (SK) jalan, penamaan jalan, dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua DPRD Mateng, Hamka, yang menerima langsung massa aksi bersama lima anggota dewan lainnya, menyampaikan apresiasi atas kepedulian para peserta aksi terhadap pembangunan daerah.
“Masukan masyarakat, terutama dari adek-adek titik merah, menjadi suplemen penting bagi kami dalam memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik di Mateng,” ujar Hamka usai berdialog dengan perwakilan massa di ruang rapat Komisi I DPRD Mateng.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam terhadap aspirasi tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait serta penanggung jawab program MBG guna membahas solusi konkret.
“Saya sudah minta Kabag Persidangan untuk menjadwalkan rapat lanjutan. Kami akan hadirkan semua pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan tuntas,” tegasnya.
Menurut Hamka, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami di DPRD terbuka terhadap kritik dan saran. Justru itu yang menjadi energi bagi kami untuk bekerja lebih baik,” Pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan massa Organisasi Titik Merah menggelar aksi unjuk rasa di depan Sekertariat DPRD Mateng dengan membawa tiga tuntutan penting yang dinilai krusial bagi masyarakat.
Tiga poin utama yang disuarakan Titik Merah, yakni ketidakjelasan SK jalan, penetapan nama jalan, serta evaluasi terhadap program MBG..***
Komentar