LAPISNEWS.COM,-Mamuju — Ratusan tenaga kesehatan dan honorer di Kabupaten Mamuju bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menjemput Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Mamuju, Senin (15/9/2025).
Sejak pukul 11.30 WITA, massa aksi telah memadati gedung DPRD Mamuju dengan harapan bisa berdialog langsung bersama perwakilan instansi terkait, seperti BKPP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Kesehatan.
Namun, hingga lima jam berselang, sejumlah perwakilan instansi yang ditunggu tak kunjung hadir. Para anggota DPRD pun baru tiba secara bertahap, dimulai sekitar pukul 12.40 WITA. Dari total 30 anggota legislatif, hanya 14 yang tampak hadir di lokasi.
“Kita masih menunggu BKPP dan Disdikpora. Saat ini yang ada baru Dinas Kesehatan dan BPKAD,” kata Ahyar, koordinator lapangan aksi, kepada wartawan.
Kekecewaan mulai terasa di kalangan honorer. Mereka mendesak agar DPRD mengambil langkah tegas dengan menjemput langsung perwakilan BKPP dan Disdikpora.
“Saat ini teman-teman dan beberapa anggota dewan pergi menjemput,” lanjut Ahyar.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tidak diakomodasinya tenaga honorer dan tenaga kontrak (tekon) Mamuju dalam skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Para peserta aksi khawatir jika aspirasi mereka tidak didengar, ratusan honorer bisa terancam kehilangan pekerjaan.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi memperjuangkan nasib. Jangan sampai kami hanya jadi penonton di tanah sendiri,” ujar Bura, salah satu tenaga honorer yang ikut aksi.
Komentar