oleh

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Passapa, Wakil Ketua DPRD Mateng : Ketahanan Pangan Terancam

Lapisnews.com, Mateng – Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah (Mateng) Hamka, menggelar temu konstituen di Desa Passapa, Kecamatan Budong-Budong, Senin 28 April 2025.

Dalam pertemuan itu, warga berbondong-bondong menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari ancaman alih fungsi lahan hingga minimnya infrastruktur dan layanan dasar.

Dalam sesi dialog, Sekretaris Desa Passapa, Sulham, mengungkapkan sekitar 300 hektare sawah di wilayahnya terancam beralih fungsi akibat ketiadaan sistem irigasi.

“Warga di sini hanya bisa panen sekali setahun karena bergantung pada hujan. Tidak ada irigasi sama sekali,” ujar Sulham di hadapan Hamka.

Ia menegaskan, tanpa perhatian serius dari pemerintah, petani akan beralih ke perkebunan kelapa sawit.

“Tidak mungkin membiarkan lahan tidur tanpa hasil. Kalau tidak ada solusi, kami akan beralih ke sawit,” katanya.

Selain masalah pertanian, warga juga mengeluhkan minimnya alat pertanian seperti traktor dan mesin panen. Proposal bantuan ke Dinas Pertanian, kata Sulham, belum membuahkan hasil hingga kini.

Buruknya kondisi jalan penghubung antar desa pun menjadi sorotan. Kerusakan jalan yang parah, terutama saat musim hujan, menghambat distribusi hasil pertanian.

Di sektor kesehatan, warga menyoroti Puskesmas Pembantu (Pustu) Passapa yang hanya mengandalkan tenaga sukarela. Mereka berharap pemerintah mengangkat tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Banyak tenaga medis datang, tapi tidak betah tinggal. Kami butuh kepastian tenaga kesehatan yang tetap,” kata Amiruddin

Menanggapi berbagai aspirasi warga, Hamka berjanji akan memperjuangkannya di DPRD Mateng.

“Semua aspirasi warga Passapa akan kami perjuangkan, terutama soal lahan sawah yang menyangkut ketahanan pangan. Pemerintah harus hadir sebelum warga benar-benar beralih ke sawit,” tegas Hamka.

Ia juga meminta warga tetap mempertahankan fungsi sawah sembari menunggu solusi dari pemerintah.

“Kami memahami kekecewaan warga. Namun demi ketahanan pangan, kami mohon alih fungsi lahan bisa ditahan dulu,” Pungkasnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed