LAPISNEWS.COM, PASANGKAYU – Bekerjasama Dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, Kementerian Agama (Kemenag) Pasangkayu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para stakeholder untuk mencegah tindakan intoleran, radikalisme dan terorisme.
Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Jln. Ir. Soekarno Kelurahan pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dipimpin langsung oleh Kombespol Dani Sudrajat, S. Sos (Kasatgaswil Densus 88 Polda Sulbar), Rabu (18/12/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, H. M. Yunus, Al Sam. S.Pd.M.Si (Asisten 1 Pemkab Pasangkayu), M. Nur Wahyudin (Kabag Ops Binda Sulbar), Kapten Inf Ismail (Pasi Ter Mewakili Dandim 1427/Pasangkayu), Ipda iis harianto. M (Kbo Sat Reskrim Mewakili Kapolres Pasangkayu), H. Muhammad Hatta, S. Ag (Kepala kementerian agama Kabupaten Pasangkayu), Moskaruddi (Mewakili Kepala Pengadilan agama Kabupaten Pasangkayu), Luksius Lumamba, SE (Ketua Panitia pelaksana), Briptu Rafli Subardin (Sekretaris Panitia pelaksana), Dr. M. Najih Arromadloni (Pengurus MUI Pusat Bidang Penanganan Terorisme), Masni Balimin, S. Ag. MA (Moderator) dan 50 Orang tamu undangan.
H. Muhammad Hatta S.Ag, dalam sambutannya ia mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk Pencegahan Intoleran, Radikalisme dan Terorisme Dalam Menjaga Kondusifitas Wilayah Kabupaten Pasangkayu.
Menurutnya, Jelang Natal dan Tahun Baru menjadi potensi menimbulkan intoleran di Masyarakat karena adanya ekstrenisme dengan strata sosial yang berbeda yang menyebabkan radikalisme tumbuh.
”Kementerian Agama dibekali untuk menjaga tolerensi di masyarakat, melalui penyuluh yang bergerak untuk menjaga toleransi di 12 Kecamatan melalui Rumah Ibadah” Ujar H. Hatta.
Lanjut Hatta, ia juga mengatakan, kabupaten Pasangkayu sebagai Indonesia memiliki potensi konflik sehingga diperlukan persamaan persepsi dan antisipasi melalui pemberian pemahaman ke masyarakat agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
“Mengingat Kabupaten Pasangkayu merupakan jalur perlintasan Palu Provinsi Sulteng, Makassar Provinsi Sulsel bahkan telah berkembang ke Kalimantan” Ucapnya.
Sementara itu Kombespol Dani Sudrajat, S.Sos dalam arahnya ia mengatakan, Quick Respon merupakan kata pada jajaran Kepolisian yaitu kecepatan dalam merespon yang tidak akan berhasil jika pihak Kepolisian berbicara sendiri, sehingga melibatkan berbagai pihak sebagai parameter dari unit teknis baik TNI maupun Masyarakat.
“Harkamtibmas dapat terselenggara melalui masukan dari berbagai pihak terkait intoleransi, radikalisme dan terorisme. Pasca kegiatan operasi di Poso sekitar Tahun 2015, terdapat permasalahan yang perlu disikapi yaitu penyebaran paham radikalisme yang mengarah ke terorisme” Ujar Kombes Dani.
Asisten 1 pemerintah kabupaten Pasangkayu H. M. Yunus Al Sam. S.Pd. M.Si mengatakan, Pasangkayu secara geogrofis sangat rentang terhadap intoleransi, Radikalisme dan Teroris karena posisi wilayah yang strategis dengan banyaknya jalan Tikus. Adapun secara demografi Kabupaten Pasangkayu memiliki banyak etnis yang memiliki potensi kerawanan.
“Kondisi kesiapsiagaan tidak datang begitu saja. Akan tetapi, harus dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan” Ujar Yunus Al Sam.
“Hal tersebut penting karena orang-orang yang intoleran tidak akan menyukai ketentraman dan akan mengambil kesempatan ketika lengah, sehingga untuk mengantisipasi perlu melibatkan dan memperdayakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan Aparatur melalui Pakem” Tambahnya.
Dr. M. Najih Arromadloni (Pengurus MUI Pusat Bidang Penanganan Terorisme) mengatakan Pemantik pada suatu demonstrasi menjadi pembangkit kemarahan dan lahirnya Jihad seperti yang terjadi di Suriah. Selain itu, Ideologi yang menganggap bahwa orang lain adalah kafir dan halal darahnya menjadi penyebab pembataian.
Secara umum kondisi yang diinginkan adalah aman dan stabil. Namun, bagi kelompok teror yang ingin diciptakan adalah kondisi choas. Kelompok HTI menuliskan bahwa kemenangan Suriah adalah pembuka kemenangan Khilafah, sehingga semangat khilafah tersebut menyebar.
“Oleh karena itu, meskipun kondisi saat ini aman tidak boleh lengah dan memerlukan pencegahan agar terorisme tidak terjadi dan dapat ditangani dari hulu hingga hilir” Ujarnya.
Terorisme adalah problem masyarakat global dengan latar belakang agama yang bermacam-macam. Meskipun dalam 2 tahun terakhir tidak terjadi Teror di Indonesia perlu diantisipasi adanya momen yang ditunggu untuk melalukan peledakan karena pemberontakan dan perlawanan terhadap Indonesia telah terjadi.
Lanjut – Jumlah WNI yang bergabung dengan ISIS sekitar 3.000 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pergeseran modus operandi teroris telah beralih ke sistem online, sehingga generasi muda menjadi bahan propaganda kelompok teroris.
“Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap anak dalam menggunakan sosial media” Tegasnya.
Indonesia patut waspada karena yang berkonflik di Suriah memiliki jaringan di Indonesia seperti MIT, JAD dan Al-Qaeda sebagai afiliasi JI. Selain itu, HTI di luar Negeri masih bergerak dengan senjeta dan tren saat ini adalah politisasi simbol agama.
Pembuhunan karakter terhadap organisasi keagamaan yang dianggap moderat dapat tergeser menjadi radikal yang menyababkan masyarakat mudah terpropaganda dengan penggantian sistem negara menjadi khilafah.
“Padahal Negara yang telah menerapkan sistem khilafah tidak menjadi sejahtera. Adapun motivasi teror paling tinggi adalah ideologi keagamaan yang berakar pada kelompok Salafi dan Wahabi” Imbuhnya.
Penulis: Isbariyanto Ishak
Komentar