Lapisnews.com, Sulbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar atas pandanagn Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD-P tahun 2021 di tenda darurat kantor sementara DPRD Sulbar Selasa, (28,/09/21).
Sidang paripurna itu dipimpin lansung ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, didampingi wakil ketua Usman Suhuriah dan Abdul Halim, hadir pada acara itu Sekprov.Sulbar Muh.Idris sementara Wagub Sulbar hadir melalui daring.
Mewakili Gubernur Sulbar, Sekprov.Muh.Idris menjelaskan secara gamblang terkait postur APBD-P tahun 2021. Pada kesempatan itu, Muh.Idris juga menjawab satu persatu pertanyaan yang dilayangkan Fraksi yang ada di DPRD Sulbar.
Muh.Idris menjelaskan pada umummya APBD-P 2021 ini terjadi penurunan jumlah pendapatan daerah, hal itu diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 dan gempa bumi yang melanda Mamuju dan Majene Januwari 2021 lalu.
“PAD kita turun akibat adanya bencana alam gempa bumi yang merusak sarana dan prasarana pendukung sehingga tidak dapat dimaksimalkan. Target pendapatan di RSUD Sulbar dari 43 M berkurang menjadi 23 M saja, dana DAK kita juga berkurang sekitar 32 M.”kata Muh.Idris.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Muslim Fattah
Juru bicara fraksi Golkar DPRD Sulbar Muslim Fattah mendesak agar Pemprov.Sulbar lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan pemenfaatan barang atau aset milik daerah.
Menurut ketua komisi III itu banyak barang dan aset milik daerah tidak dimaksimalkan dengan baik untuk mengenjot pendapatan asli daerah, Ia mencontohkan alat berat, tempat wisata, kantor perwakilan dan sejumlah barang milik daerah lainnya.
“kita kasik contoh seperti bantuan alat pengelola limbah medis dari kementrian Lingkungan Hidup, kalau ini dikelola dengan baik saya kira akan dapat meningkatkan PAD kita.”terang politisi Golkar asal Polman itu.
Selain itu, Muslim Fattah juga menyarankan agar Pemprov.Sulbar tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur jalan saja, namun harus mampu membenahi sumber-sumber pendapatan seperti di sektor pertanian dan perkebunan.
“Investasi pemerintah jangan hanya di pembangunan saja, tapi harus juga disektor lainnya seperti pertanian dan perkebunanan. Perencanaan kita juga harus diperbaiki.”terangnya.(H/*)
Komentar