oleh

FIRMAN ARGO HARAPKAN KESERIUSAN PEMERINTAH DALAM HAL MENYIKAPI PERSOALAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

LAPISNEWS. COM, SULBAR – Firman Argo Waskito sebagai Anggota DPRD Sulbar memberikan tanggapannya terkait pemberhentian perjanjian kerjasama antara Pemprov dan BPJS terkait peserta BPJS PBI Provinsi per 31 desember 2020, melalui via telpon, Selasa 30 Maret 2021,

Firman mengatakan dengan adanya keluhan masyarakat yang menjadi peserta tanggungan BPJS dari Pemprov Sulbar yang tidak dapat dilayani Rumah Sakit Daerah dan RS Regional dengan alasan pihak BPJS yang dimiliki adalah tanggungan pemprov Sulbar yang kini sudah tidak aktif lagi akibat adanya pemutusan kerjasama antara Pemprov dan BPJS. Sehingga dengan adanya informasi ini pihak ekskutif dalam hal ini pemprov belum memberikan informasi lebih lanjut terkait pemutusan kerjasama ini. Padahal 30 persen yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi sangat membantu masyarakat dalam hal kesehatan.

“ini perlu ada tindak lanjut kepada OPD terkait khususnya pada rapat evaluasi pertanggung jawaban gubernur yg sudah harus diserahkan ke DPR selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran di beberapa hari kedepan akan kami bahas dan singgung kepada Gubernur terkait masalah ini. Apalagi masalah kesehatan dan pendidikan adalah urusan wajib yang seharusnya menjadi prioritas bagi daerah. Apalagi telah disepakati 10 persen aliran anggaran yang diperuntukkan di urusan kesehatan tersebut. Kita jangan menutup mata ini akan hal – hal yang sangat sensitif, harus memiliki rasa kemanusiaan dan tingginya kepedulian terutama bagi kita yang berada dalam pemerintahan,” Ujar Firman.

Selain itu, Sulbar yang baru saja mengalami pasca gempa masih membutuhkan uluran tangan dari semua elemen. Kembali lagi bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang harus menjadi prioritas, kalau perlu kita tanggalkan sebagian anggaran asal dua hal ini harus menjadi keseriusan kita bersama. Jangan kita pura-pura buta tak melihat bahwasanya disekitar kita banyak yang membutuhkan uluran tangan. Mari saling bahu membahu memberikan solusi bersama dalam memecahkan persoalan-persoalan disekitar kita,” kata Firman yang kini berada di Komisi I DPPD Sulbar.

“pihak rumah sakit daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten harus lebih meningkatkan lagi pelayanan bagi masyarakat . Apalagi jika mereka menggunakan BPJS mandiri tentunya pihak rumah sakit harus lebih baik memberikan pelayanan. Jangan sampai mereka telah membayar secara mandiri, namun pelayanan baik segi obat dan semuanya tidak terkafer dengan baik. Ini bisa menjadi polemik kedepan. Harapannya agar semua stakeholder bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sekecil apapun itu yang kita lakukan insya allah akan berbuah pahala nantinya,”tutup Firman.(A/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed