Lapisnews.com, Sulbar – DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Gabungan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka penyampaian laporan dan rekomendasi tahap pertama kepada Pemerintah Provinsi Sulbar.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Hj. ST. Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, hadir pula pada kesempatan tersebut para ketua pansus seperti Hatta Kainang, Sukri Umar dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya. Rapat itu berlangsung di Kantor sementara DPRD Sulbar Senin, 8 Maret 2021.
Wakil Ketua DPRD, Abd.Rahim menyarankan Pemprov Sulbar agar memperkuat kordinasi dengan pihak kabupaten yang terdampak gempa agar pelayanan tarhapan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, Ia juga meminta manajemen penanganan akses publik dapat dikelola dengan baik sehingga tidak terkesan tertutup.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pansus menyampaikan Rekomendasi dimulai dari Sukri Umar, Ia meminta adanya partisipasi dan keseriusan pemerintah daerah dalam hal penanganan dan pemberian bantuan pasca gempa.
Sementara itu, Firman Argo menyarankan agar mengevaluasi pos komando transisi darurat ke pemulihan bencana dan memanfaatkan dana BTT yang ada di Pemprov.Sulbar.
Selanjutnya Hatta Kainang menyampaikan bahwa pemerintah Prov.Sulbar harus membuat peraturan Gubernur terkait dengan rencana aksi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa,
seperti di Suteng pergib No.10 Tahun 2019, NTB pergun No.35 Tahun 2018, Aceh Pergub No.64 tahun 2013. Hatta juga mendesak Pemprov. Sulbar segera membuat program padat karya plus dengan menggunakan anggaran Marasa.
Pansus dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar diantaranya, H.Abidin, Sukri, Firman Argo, Hatta Kainang, Ambo Intang, Syarifuddin, Bonggalangi, Sekwan, Abd Wahab Ka. Bagian Umum dan Keuangan Muh.Rus’an, Ka.Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Musra Awaluddin dan Ka.Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Muh.Yasir.Fattah.
(Lina-Anti)
Komentar