by

Rakor II DPC. Apdesi Polman terkait Permendes No 7 Tahun 2020

-Daerah-507 views

Lapisnews.com, Mamuju – Yang mendasari kegiatan ini adalah menyikapi output dari teman teman munculnya Permendes no 7 tahun 2020 tentang tambahan BLT tiga tahap kedepan yaitu Rp 300 000 sehingga kita sikapi secara saksama,

Olehnya itu pada kesempatan ini tenaga ahli akan memberikan kita warning yang lebih jelas seperti apa dan bagaimana tindak lanjut Permen No 7 itu. Apa bisa dilakukan pendataan ulang atau kita tetap melanjutkan hasil data yang sudah kita laksanakan, ini kita butuhkan kesepahaman. Kata ketua Pengurus Dpc.Apdesi Kabupaten Polewali Mandar Darwis SE. dalam sambutannya di acara Rakor II Dpc. Apdesi Polman terkait Permendes no 7 tahun 2020 dilaksanakan di Aula Pundopo kantor kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar 18 Juli 2020

Lebih lanjut Darwis mengatakan selain itu banyaknya masukan masukan juga dari beberapa teman kepala desa sekabupaten Polman, Agak merasa tidak nyaman disana sini tidak konsentrasi untuk bekerja menjankan tugas yang diamanahkannya dengan adanya gangguan yang turun ke desa.”Ungkapnya

Lebih lanjut lagi Darwis mengatakan ini juga salah satu sikap kami untuk menyikapi aspirasi teman teman kepala desa karena ada ada saja oknum maupun dari pihak lembaga selalu mencari cari informasi justru menyusahkan, tidak sama yang lainnya. Padahal yang kita harapkan disini adalah sebagai mitra paling tidak ada kontribusi kepada teman teman paling tidak memberikan sport, semangat kerja sehingga kekurangan dan kelemahan ada pada desa dicarikan solusi bukan malah menambah masaalah. Ucapnya
Darwis menambahkan Alhamdulillah tidak semua juga lembaga begitu.

Banyak juga lembaga maupun Pers mendukung program kita membantu mencarikan solusi adanya kekurangan kelemahan di desa karena kita paham bahwa di desa itu banyak tumpukan persoalan baik itu kecil dan besar di masyarakat.Terang Darwis

lanjut Darwis juga menambahkan jadi kami sangat mengharapkan semua lintas sektor kiranya dapat memahami dan dapat memberikan sport, dukungan, pikiran kepada kami agar kami bisa maksimal bekerja dibawah selaku Pemerintah Desa.” Pungkasnya

Sementara Kepala Desa Kurma Jais dimintai tanggapannya mengatakan kegiatan ini Apdesi melakukan Rakor untk membicarakan mengenai kewaspadaan kita terkait penyaluran blt dana desa,kita berpikirnya jangan sampai ada teman teman kita kepala desa melanggar aturan yang sudah ditentukan.”Kata Jais

Jais lanjut mengatakan dalam rakor sudah jelas dikatakan bahwa kita ini seorang kepala desa adalah pelaksana aturan jadi apa aturan yang turun itulah yang kita laksanakan, dipedomani.Terang Jais

Beliau juga mengatakan saya secara pribadi selaku kepala desa sangat mewanti wanti bahwa harga mati itu tidak mau melanggar aturan, jadi apa aturan yang dikeluarkan kemendes itulah yang dijalankan selaku kepala desa.Sambungnya

Jais menambahkan kita juga disini meminta kepada Pemerintah Kabupaten sedikit juga perlu memikirkan kegiatan kegiatan yang terjadi di desa. Karena kita ini kepala desa yang ketemu lanngsung dengan masyarakat adalah pekerjaan yang sangat berat, Tapi namun karena tugas dan kewajiban sudah menjadi amanah maka harus dilaksankan. Ungkapnya

Sementara Tenga Ahli Mattotorang mengatakan pemerintah desa dalam hal ini selaku kuasa pengguna anggaran perlu menyamakan persepsi tentang dektum dektum yang termaktub dalam permendes no 7 tahun 2020 karena di poin kelima itu multi tafsir, makanya rekomandasi Apdesi hari ini dengan kesepakatan para kepala desa mesti ada Peraturan Bupati yang menguatkan permendes No 7 tersebut. untuk penyamaan persebsi dalam penyaluran blt yang tigaratus ribu itu selama tiga bulan. Kata Mattotorang. (Syarifuddin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed