by

Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar laksanakan Rapat Bahas Evaluasi Pelaksanaan APBD 2020

Lapisnews.com, Mamuju Sulbar – Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar melakukan rapat dengan OPD yang menjadi mitra komisi IV di Ruang Pertemuan Komisi IV DPRD Sulbar membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2020 Senin, 15 Juni 2020.

Beberapa OPD yang hadir dalam tersebut antara lain Dinkes, Dinas Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja. Dari DPRD Sulbar hadir, H. Abidin, Drs. H. Sukardy M Noer, H. Risbar Berlian SH, dan Akhmad Ikhsan Syarif, Irbad Kaimuddin dan Dr. H. Muliadi Bintaha

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sulbar , H. Abidin mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan Sulbar sebesar Rp. 6,3 miliar dari pagu anggaran Rp.53 miliar. Ia meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Alif Satria menjelaskan apa yang telah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan terhadap realisasi yang memang penanganan yang sifatnya emergensi.

“Sebagai gugus tugas Covid-19 di Sul-Bar, kegiatan pafa Dinkes Sulbar harus diupayakan ada penguatan anggaran. Sehingga kegiatan tersebut telah berada pada item penanganan Covid-19 baik di semua Kabupaten se- Sul-Bar, dalam melaksanakan bentuk penanganan pada Covid-19 nantinya, dapat diketahui jika ada terjadi masalah baru lagi di wilayah Sulbar,” kata Abidin

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Drs. H. Sudirman, mengatakan, dalam APBD murni di kesehatan, hanya ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan akan digeser sekitar Rp.27 miliar, sehingga dinas kesehatan ini mempunyai ada dua program yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar telah dilaksanakan pada pemerintah Provinsi berdasarkan RPJM yang sudah ditetapkan.

Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar, dr Alief menjelaskan, untuk sifatnya penanganan emergensi, saat ini tidak ada yang ditangani. Hanya saja, kalau berbicara terhadap penanganan masalah Covid-19 ini, tidak akan bisa diprediksi kapan batas berakhirnya masalah Covid-19 ini. Sehingga pihaknya terus melakukan pelayanan dan penanganan masalah ini.

Alif menyampaikan, ada program rutin dan program wajib melakukan kapasitas ibu hamil dan penanganan Balita. Pihaknya terus melakukan teknis kegiatan baik normal dan terus dilakukan langkah penanganan Covid-19.

Alif selaku Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar mengatakan dalam membangun kekuatan dan melakukan penguatan pada Puskesmas yang ada di kabupaten. Sehingga akan melakukan penanganan pada Covid-19 di setiap kabupaten dan dilakukan penguatan di desa-desa. Sehingga akan dilakukan penanganan dan mampu dikendalikan pada Covid-19. Langkah itulah yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, yakni pencegahan utamanya Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu.

”Untuk pergeseran anggaran hanya dilakukan pergeseran kegiatan. Anggaran yang ada Dinas Kesehatan adalah DAU, DAK, dan dana DID yang ada di Dinas kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, politisi Demokrat, H Sukardi M Nur, mengatakan, dalam melihat realisasi anggaran yang dilaksanakan pihak dinas kesehatan provinsi ini, sangatlah kecil terhadap realisasi yang dicapai. Maka Sukardi menyarankan untuk program yang bisa digenjot maka diharapkan dilakukan secepatnya sehingga proses capaian yang telah dicapai sebelum masuk pada proses perubahan.

”Sementara yang dicapai saat ini pada Dinas Kesehatan hanya mampu 11 persen telah dikeluarkan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar,” ujar H. Soekardy M Noer anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Demokrat ini

Dalam penyampaiannya, nantinya pihak Dinas Kesehatan untuk bisa dimasukkan kegiatan dan anggaran sampai Desember 2020 untuk penanganan masalah Covid-19. Sehingga akan bisa kita masukkan penanganan sampai Desember 2020 ini.(lina/*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed