by

Pansus DPRD Sulbar Nilai Posko Perbatasan Majene dan Polman Hadapi Covid-19 Kurang Serius

Lapisnews.com. Majene – Anggota Pansus Pengawasan Penanganan Dampak Sosial Covid-19 DPRD Provinsi Sulbar,  A.Salehuddin Patajangi bersama Syarifuddin, Hasan Bado saat mengunjungi Posko menyesalkan adanya posko perbatasan Majene Polman dalam keadaan lengan tanpa petugas yang berjaga dalam mengantisipasi penanganan penyebaran covid -19 .

Syarifuddin saat memantau posko penjagaan perbatasan Majene Polman mengatakan bahwa saat ini kami dari Pansus DPRD Sulbat telah melakukan kunjungan kerja (kunker) wilayah Posko perbatasan Majene Polman ,Senin (27/4/2020).

Anggota Pansus Syarifuddin mengatakan kunjungan kerja Pansus DPRD Sulbar untuk melakukan pengawasan dan melihat langsung bagaimana kondisi Posko Perbatasan diwilayah dalam melaksanan tugas penanganan Covid-19, sebagai bentuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, agar tidak semakin bertambah dan mengantisipasi masuknya pendatang dari daerah Zona merah.”Ucap Syarif

Ia menambahkan Pemerintah Majene harusnya lebih maksimal melakukan pengawasan dan penjagaan di Posko perbatasan, mengingat perbatasan wilayah adalah kunci utama masuknya pendatang yang mudik atau pulang kampung semenjak pandemik Covid-19 mewabah apa lagi saat di bulan suci Ramadhan tentu pendatang dari luar semakin bertambah.”ucapnya

Demikian Halnya A. Salehuddin Pataangi mengatakan bahwa Dengan ini Pansus DPRD Sulbar menyayangkan gugus tugas kerja Covid-19 Pemerintahan Majene yang dinilai tidak sinergi dan serius dalam penanganan penyebaran Covid -19,

Ia mengatakan saat ini Kasus Positif Sulbar selalu menunjukkan angka yang bertambah, dan PDP yang melonjak, harusnya ini menjadi perhatian kita semua, untuk menjadikan kita semua lebih meningkatkan kewaspadaan di tiap Kabupaten, namun jika modelnya seperti posko perbatasan Majene, Polman ini, bisa malah membuka peluang pendukung kasus Covid-19 bertambah.”papar A. Salehuddin Patajangi.

Salehuddin menambahkan seharusnya dalam pengawasan saja ada petugas yang berjaga dalam 24. jam , kita masih saja bisa kecolongan dengan berjumlahnya para pendatang dari zona merah apa lagi jika tidak ada bertugas di posko perbatasan.

jika kasus masyarakat sampai ada yang terpapar inikan menambah permasalahan Covid-19, Kembali Pemerintah lagi yang akan ribet.”Ungkap A.Salehuddin.

Kami dari Pansus DPRD Sulbar harap agar Pemerintah Kabupaten Majene untuk kerja serius, harus kerja maksimal, bukannya seperti menunjukkan pemandangan penanganan Covid -19 seperti ini kami menilai tidak serius.”Tuturnya.

Syarifuddin menambahkan bahwa Posko majene sebelum perbatasan Polman Majene, setelah peninjauan Pansus ini berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene, alhamdulillah posko tersebut telah aktif kebali beraktifitas setelah ada koordonasi dengan Pemerintah Kabupaten Majene.”Tutup Syarifuddin.(H/*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed