by

Penanganan Covid-19 perlu Langkah Mobilisasi Nasional yaitu Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah

Lapisnews.com, Mamuju – Kominfo Sulbar — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  (Mendagri RI) Tito Karnavian menggelar rapat terkait kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementerian KKP Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Pusat Haryadi B. Sukamdani, Ketua HPMI Pusat Mardani H. Maming,  bersama Sekda Provinsi dan Bupati/Walikota se-Indonesia, melalui Video Conference (VC), Selasa 7 April 2020.

Untuk Pemprov Sulbar, rapat tersebut diikuti Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar.

Melalui VC, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, dalam penanganan Covid-19 perlu langkah mobilisasi nasional yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. 
 
“Pemerintah pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan sistem  otonomi daerah saat ini, dimana kewenangan kepala daerah cukup besar, sehingga dibutuhkan mobilisasi nasional dalam penanganan Covid-19 ini,”kata Tito

Untuk itu, Tito berharap, kepala daerah mengambil peran untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dengan mencukupi kesediaan sarana dan prasarana kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengantisipasi bila terjadi lonjakan dan membendung penyebaran Covid-19, dan yang terpenting adanya kesiapan panangan di daerah masing-masing.

Tito mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, Indonesia bahkan seluruh dunia  dalam posisi dilematis antara menjaga kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. 

Menurut Tito, dalam menghadapi kondisi seperti itu upaya yang tepat dilakukan adalah memilih keduanya, yakni  menjaga kesehatan publik dan stabilitas ekonomi.
 
“Kita dan seluruh dunia juga dalam posisi dilematis, menjaga kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. Kalau kita mengutamakan kesehatan publik, maka mungkin ekonomi akan dikorbankan, begitu juga sebaliknya.

Untuk itu, strategi utamanya adalah kita berusaha mengutamakan  menjaga kesehatan publik, namun juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, sehingga masih memiliki daya tahan ekonomi untuk berperang melawan Covid-19 ini “pungkas Tito

Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni pertama membendung penyebaran Covid-19 dengan melakukan bergagai upaya, seperti menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan (Social Distancing),  wajib menggunakan masker dan pembatasan-pembatasan wilayah. 

Kemudian, kedua, strategi memperkuat kekebalan tubuh warga negara. Ketiga memperkuat kapasitas sistem kesehatan di masing-masing daerah. Keempat menyediakan saran dan prasarana dalam memerangi Covid-19, seperti dalam hal kesehatan dan pangan.  Kelima memperkuat jaring pengamanan sosial, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (A/*)
 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed