by

Sosper Perlingan Anak, Risbar Berlian Bachri Menyasar Kalangan Guru dan Pemuda

LAPISNEWS. COM POLMAN- Legislator Provinsi Sulbar Risbar Berlian Bachri, SH. MH punya cara khusus untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) UUD Nomor. 3 tahun 2013 Tentang sosper perlindungan Anak.

Anggota DPRD asal Politis Partai Nasden itu menyasar kalangan guru sebagai audiensnya dalam sosialisasi perda (sosper).

“Risbar Berlian Bachri, menggelar sosper perlindungan anak di Kelurahan Darma Kec. Polewali Kab. Polman 19 Februari 2020. Saya undang 100 orang yang berprofesi sebagai guru atau pengajar. Ada guru paud, guru SD (sekolah dasar) dan guru SMK (sekolah menengah Kejuruan) yang mengajar di wilayah Polman, hadir pula Pemuda dan Masyarakat. ”kata Risbar.

Ia sengaja mengundang guru. Dengan harapan, mereka bisa ikut serta dalam mensosialisasikan perda tentang perlindungan anak.

“Guru ini kan hari-hari berkumpul bersama dengan anak-anak. Mereka harus tahu tentang perda ini. Kalau mereka sudah tahu, nanti bisa ikut hadir kepada orang tua atau wali murid, ”jelas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Polewali Mandar itu.

Jadi, Meskipun dalam sosper tersebut Risbar Berlian hanya mengundang seratusan peserta, namun persetujuan sosper bisa sangat luas.

“Kalau satu orang guru ikut mensosialisasikan ke 10 wali muritd saja, artinya perda ini sudah mencapai 1000 orang wali murid,” harapnya

Dalam arahannya, Risbar mengatakan bahwa pemerintah, orang tua, masyarakat, termasuk para guru berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

“Perda ini penting untuk disosialisasikan. Selain sebagai sarana mengedukasi masyarakat, juga sebagai salah satu wujud kepedulian DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap pemenuhan hak-hak terhadap anak. Salah satunya hak untuk dilindungi dari hal-hal yang mengancam fisik dan jiwa anak-anak,” kata Anggota DPRD Sulbar itu.

Ia berharap, dengan terbitnya Perda nomor 3 tahun 2013, tidak ada lagi anak-anak di Provinsi Sulbar, khususnya di PolewaliManda yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Tidak boleh ada anak-anak di Polman yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan putus sekolah karena tidak punya biaya. Guru sebagai tenaga pendidik harus bisa mensosialisasikan Perda ini, paling tidak ke wali murid,” imbaunya.

Dia pun berharap, Polman menjadi Kabupaten ramah anak. Tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan korban kekerasan.

“Sebab mereka harus kita lindungi bersama agar menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat bangsa dan negara,” ungkapnya.(**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed