by

Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah Minta Pemprov Sulbar Segera Bentuk Tim Percepatan Infrastruktur Prioritas

-Daerah-525 views

Lapisnews.com, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah meminta Pemprov Sulbar segera membentuk Tim Percepatan Infrastruktur Prioritas (TPIP). Hal ini untuk mengatasi hambatan dalam proyek infrastruktur yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang terkait.

“Sebaiknya pemda merancang tim khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas. Katakanlah itu TPIP (tim percepatan imprastruktur prioritas). Tim ini bagaimana bisa memastikan pembangunan infrastruktur untuk di-cover dengan prosentase lebih dari pada sektor lain,” kata Usman, Sabtu (8/2/2020).

Tim ini, tambahnya, setidaknya beranggotakan unsur perangkat daerah untuk mengeksekusi dan mendorong kebijakan teknis serta anggaran, AKD terkait di DPRD untuk menginisiasi kebijakan, profesional yang berlatar keahlian. Tim ini mengkaji, menginisiasi para pihak untuk mengamulasi kapasitas kebijakan dan penganggaran. Selain itu juga untuk mengkoodinasi level pemerintah kabupaten, atau stakeholders lain yang terkait. Tim bekerja untuk menyelesaikan hambatan baik tingkat kebijakan penganggaran dan implementasinya.

“Karena problemnya sangat banyak, mulai dari hulu kebijakan, perencanaan, dan tindaklanjut setelahnya. Malah termasuk hambatan dari masyarakat. Kalau kita perhatikan soal imprastrukur yang kita maksud prioritas adalah sejumlah ruas jalan strategis provinsi. seperti ruas Mapilli Tutar, Alu di Polewali Mandar, Ruas Ulumanda Majene, Ruas Bonehau Kalumpang Mamuju. Kalau akses ruas jalan dimaksud bisa bagus maka akses terhadap tempatan produksi akan terkoneksi dengan pasar. Banyak sekali akan kita dapatkan terutama sisi keadilan, akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,” jelas Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini.

Menurut Usman, tim ini bekerja adhoc saja untuk mencari penyelesaian masalah infrastruktur prioritas. Tim tidak saja menghasilkan kesepakatan teknis, tetapi juga bekerja untuk melahiran konsensus politik agar soal imprastruktur dimaksud berkepastian dalam kebijakan dan keputusan.

“Diketahui bahwa kondisi keuangan yang kita miliki memang sangat terbatas, dan inilah kendala besar pemerintah daerah. Namun, kebijakan kita harus difokus. Jadi harus ada prioritas yang sungguh-sungguh didahulukan. Inilah yang perlu kita berikan dukungan kepada gubernur kita untuk setidak-tidaknya bisa dijadikan kebijakan pada perencanaan tahun 2020 ke tahun 2021,” jelas mantan Ketua KPU Sulbar ini.(C/*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed