oleh

Dinas Kominfo Persandian Dan Statistik Sulbar Gelar Rakor Sinkorinisasi Data Statistik Sektoral Se Sulbar

-Daerah-1.888 views

Lapisnews.com, Mamuju -Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar mengggelar acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Lingkup Pemprov Sulbar dan Dinas Kominfo Se Sulbar, yang digelar pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di Mamuju.

Acara ini dibuka oleh Kadis Kominfo Persandian dan Statistik Sulbar Muzakkir Kulasse yang didampingi Sekdis kominfo Andi Yasin serta Kabid integrasi pengelolaan dan desiminasi statistik (BPS Provinsi Sulbar),Almes Amedian sekaligus membawa materi tentang paparan evaluasi data statistik sektoral, Prayitno Kepala Bidang IPDS (BPS Sulbar)Misnawati Mansyur, Kepala seksiDisemniasi Dan layanan Statistik (BPS Sulbar).

Sebagai Pemateri Aristiani Maulana yang membawakan materi penjelasan aplikasi pengelolahan data statistik sektoral dan M taufik dengan materi tentang peranan dan fungsi datastatistik sektpral dalam pembangunan daerah.

Pada sambutan kadis Kominfo, Muzakkir menuturkan bahwa dalam penyusunan data statistik sektoral diperlukan adanya sinkronisasi data antara opd satu dengan opd yang lain, agar menjadi pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral untuk mencapai kesesuaian data.

“Untuk penetapan pedoman standar dan mendata baku ditetapkan oleh kepala instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang undangan dengan merujuk pada metadata baku yang ditetapkan oleh pembina data,ujar Muzakkir.

Masih katanya, bahwa untuk penyusunan data statistik sektoral dapat melalui metode kompilasi data admnistasi.

“Untuk metode pengumpulan data ,pengelolahan,penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan admnistasi yang ada pada pemerintah dan masyarakat,ungkap mantan Sekwan DPR Sulbar ini.

Pada kesempatan lainnya, Almed Amedian menjelaskan tentang statistik bereperan dalam sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi serta statistik berperan dalam akuntabilitas negara.

“Penyedian dan pengumpulan data sektoral untuk kebutuhan bank data masih banyak kesulitan dan kendala dan belum ada standar yang jelas data sektoral yang dibutuhkan, begitu juga dengan instrumen yng digunakan dalam pengumpulan dan masih ditemukan data-data yang tidak konsisten antara angka provinsi dengan penjulahan data dari seluruh kabupaten yang ada, tutup Almes.(A/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed