by

Paripurna DPRD Mateng Dalam pandangan umum Fraksi Tehadap Pertanggungjawaban APBD tahun 2018

-Daerah-288 views

LAPISNEWS.COM, MATENG – Rapat Paripurna DPRD Mamuju Tengah (Mateng) terkait pandangan umum fraksi terhadap Pertanggung jawaban APBD tahun 2018. Rapat di laksanakan di ruang DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat 12/7/19.

pemaparan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Mateng dan pertanggung jawaban APBD Tahun 2018.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mateng H. Hasanuddin S didampingi Anggota DPRD dari Fraksi PPP Marsuki dan dihadiri Asisten 3 Bidang Administrasi umum Sekda Mateng, H. Bahri Hamzah, dan Anggota DPRD Mateng dan SKPD yang terkait diLingkup Pemda Mateng.

dari fraksi perjuangan hati Nurani Rakyat Abdillah Adhin menyampaikan pandangan umum mengatakan dalam LHP BPK ada catatan catatan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan jelas.

Dimohon penjelasan kapan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan karena ini sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Mateng kedepan lebih baik lagi.

lanjut pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang realisasinya sebesar 71,17 persen dan retribusi daerah sebesar 85,12 persen yang secara umum mengalami penurunan, apa yang menyebabkan hal ini terjadi apakah perencanaan yang kurang matang atau faktor lain, seharusnya dijelaskan secara rinci.

sejauh mana Pemda melakukan program identifikasi dan intensifikasi terhadap objek pajak dan retribusi dengan meningkatkan PAD dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah, yang terpokus pada pemutahiran data wajib pajak dan retribusi.

Ia juga menanyakan bagaimana keseriusan pemerintah dalam memonitoring, mengawasi dan pengelolaan terhadap kewajiban perusahaan terkait CSR dan seperti apa komitmen, jumlah dan bagaimana kedudukanya dalam sistem keuangan daerah.

perencanaan alokasi pengunaan anggaran sebagai pemenuhan kebutuhan infrastruktur, hendaknya pemerintah daerah mengoptimalisasi anggaran peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan dan kesehatan, kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang, jelasnya.

Sementara itu, Hamka fraksi Demokrat Lalla Tasisasra dengan juru bicara, menyampaikan beberapa catatan dan saran kepada Pemda Mateng terkait anggaran pendapatan hasil pajak daerah agar ditingkatkan agar bisa dinikmati seluruh masyarakat dalam sektor pembangunan.

Tahun anggaran 2018 sebaiknya pada tahun berikutnya tidak adalagi menimbulkan dampak adanya ketimpangan pembangunan. Antara daerah, kecamatan dan desa sehingga mamfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Perlu penegasan kreatif dan menggali berbagai potensi yang ada di daerah yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan menjadi sumber PAD sebagai pajak dan retribusi, tutur Hamka.

Ia juga menambahkan Evaluasi dan monitoring terkait kesalahan belanja SKPD yang tidak maksimal agar diberikan sanksi dan teguran yang tegas agar tidak terulang lagi, Hal yang menerik berbagai laporan dalam LHP BPK pungkasnya.

Selain PAD, Fraksi Karya Nasional Demokrat dengan tegas Anwar Laumma juga memberikan catatan penting meminta kepada Pemda agar mengoptimalkan straregi peningkatan.

catatan dan saran dari tiga fraksi di DPRD Mateng, Pemda Mateng akan memberikan jawaban waktu dekat ini.(ER3/*)

banner 728x90

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed