by

Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara (LHKPN) Merupakan Kewajiban Bagi Seluru Pejabat Pemerintah Daerah

LAPISNEWS.COM, Mateng – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Coaching Clinic Pengisian e-FILLING melalui LHKPN e-FILLING di Ruang rapat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah selasa, 04/07/18.

“Dalam sambutan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Arsal Aras,
mengapresiasi adanya kegiatan Coaching clinic Pengisian e-Filling LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN yang diselenggarakan komisi KPK.

Arsal Aras, menyampaikan pelaporan LHKPN ini sangat penting, Ia berharap kepada seluruh SKPD/oprator untuk benar” mengikuti dengan baik dan mempelajari bentuk pengimputannya.

“Sementara itu, sambutan Bupati Mamuju Tengah yang disampaikan Wakil Bupati Mamuju Tengah, H.M. Amin Jasa menyampaikan, menyambut baik kegiatan tersebut,
Sebab Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi seluru pejabat pemerintah daerah, sebagaimana instruksi, Presiden No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi , serta surat edaran menteri dalam negeri nomor: 700/6597/SJ tgl 17 November 2014 tentang kewajiban pelaporan Harta kekayaan bagi penyelenggara negara, pemerintah Daerah dan maupun pusat.

Ia juga menyampaikan, kepada seluruh SPKD dan wajib LHKPN di jajaran Pemmerintah Kab. Mamuju Tengah untuk segera menyampaikan laporan LHKPN kepada Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Pusat.

sebelum mengahiri sambutan, Amin Jasa berharap agar KPK RI tetap memberikan bimbingan dan arahan dalam menindak lanjuti rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi yang juga dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah. tutup.(Din/*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed