Lapisnews. Com, Mamuju-Aksi unjuk rasa lamjutan oleh sekitar 80 orang yang mengatatasnamakan Aliansi Mahasiswa Indonesia dipimpin oleh Amiruddin, SE /Sompak (Korlap) terkait kesalahan Gubernur Prov. Sulbar dalam membacakan teks Pancasila dan peryataan yang ingin merombak isi pancasila.
“Massa Aksi diterima oleh Indri Astuti, Fatmawati, Saharia dan Marini Ariakati dan H. Itol (Anggota DPRD Prov. Sulbar) di lantai II ruang rapat Pimpinan DPRD Prov. Sulbar.
“Orasi secara bergantian, Membagikan selebaran yang berisi tuntutan, Membentangkan Spanduk bertuliskan tentang “4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhineka tunggal Ika dan NKRI) harga mati, Aliansi Mahasiswa Indonesia Pancasila harga mati dan Aksi Bela Pancasila”
“Kordinator Aksi Andi, dalam Tuntutan massa aksi, Mendesak Kepada DPRD Sulbar untuk segera melakukan Hak interplasi dan Hak Angket terkait usulan Gubernur Sulbar yang di Duga ingin merombak Butir-butir Pancasila.
“Jika DPRD Sulbar sudah melakukan Interplasi dan Hak Angket dan menemukan Kata kata dalam Klasifikasi Gubernur terkait kesalahan dalam membacakan Teks Pancasila yang dapat merusak Keutuhan NKRI, Maka dari itu, kami Mendesak DPRD Sulbar untuk melakukan Rapat Paripurna Istimewa Pengusulan pergantian gubernur sulbar. Papar Andi
“Ia juga tegaskan, Kami turun kejalan melaksanakan aksi unjuk rasa lanjutan karena pemimpin Prov. Sulbar (Gubernur) mengolok ngolok pancasila yang merupakan Dasar Negara kita, Ali Ball Masdar (Gub Sulbar) telah salah membacakan Pancasila, namun pada waktu klarifikasi seolah olah melakukan pembenaran, sehingga kami berkesimpulan bahwa Gubernur Sulbar mempunyai niat untuk mengubah Pancasila.
“Demikian halnya Rahim mengatakan bahwa Kami tidak membutuhkan Pemimpin yang tidak cinta dengan Pancasila, Bangsa yang besar tidak akan pernah lupa atas jasa jasa Pahlawannnya, dimana saat ini Gubernur Prov. Sulbar ingin mengubah Pancasila dan mencerminkan orang yang tidak layak sebagai pemimpin, Saat ini Kita hidup beragam agama, suku, adat dan ras namun kita dipersatukan oleh Pancasila yang merupakan Ideologi Negara, papar Rahmat.
“Ia sampaikan juga Pancasila adalah Dasar negara kita yang telah merekatkan bangsa Indonesia selama 72 Tahun, tidak membiarkan seorangpun menghina Pancasila, Kehadiran kami di DPRD melaksanakan aksi unras dan mendesak anggota Dewan untuk menggunakan hak Interplasi bahkan pengusulan pemberhentian.
Yang mana Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief system yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sementara Amirullah, mengatakan Kami hadir ditempat ini untuk menyampaikan tuntutan agar mengambil hak interplasi, karena kami menganggap ini merupakan suatu indikasi Makar.
Hati Nurani Kami terpanggil untuk melakukan aksi karena ada pemimpin yang mencoba mengolok ngolok dan ingin mengubah Pancasila, bukan karena Sponsor.
Siapa pun yang mencoba mengubah atau mengobok obok Pancasila maka itu menjadi lawan kita semua,
Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari belief System yang terdapat di seantero wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.
“Kami hadir di Kantor DPRD Prov. Sulbar murni karena kecintaan dengan Pancasila, bukan karena Sponsor, Aksi kami merupakan aksi lanjutan, dan belum mendapat kejelasan, Penyampaian isi tuntutan (2 Poin), Meminta kepada DPRD Prov. Sulbar mengenai kejelasan (Waktu) masalah ini.
Aksi kami merupakan aksi damai, Aspirasi yang kami sampaikan jangan sampai tidak terealisasi, sehingga massa aksi bertindak yang lebih anarkis.
” Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulbar Terkait hal ini, sudah menjadi pembicaraan kami di DPRD, dan mengenai hak Interplasi membutuhkan proses, Secara Umum kami di DPRD Prov. Sulbar mendukung, karena kami juga tidak ingin apabila pemimpin kita di Sulbar di cerita jelek seperti yang sudah viral di Medsos.
“Perlu adanya Klarifikasi dari Ali Baal Masdar (Gub Sulbar) terkait hal ini, berbicara Hak Interplasi dan Hak Angket, merupakan hak anggota DPRD dan aspirasi yang disampaikan masaa kasi merupakan dasar bagi kami melakukan langkah kedepan serta akan membicarakan kepada masing masing Fraksi.
“Kami Sepakat dengan penyampaian massa aksi bahwa Gubernur Prov. Sulbar harus melakukan Klarifikasi di DPRD Prov. Sulbar, Terkait mengenai target waktu penyelesaian masalah ini, kami berlima bukan sebagai pengambil kebijakan namun akan tetap menjadi atensi dan ditindak lanjuti.
Pukul 11.25 Wita, Massa aksi membubarkan diri dengan aman dan tertib.(F/U)
Komentar